BAZNAS Kukar dan Disperkim Kukar Resmi Teken PKS, Perkuat Sinergi Pengentasan Kemiskinan Melalui Optimalisasi ZIS dan Program RTLH

Tenggarong Seberang (05/08/2026) – BAZNAS Kukar resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kutai Kartanegara di Kantor BAZNAS Kukar, Tenggarong Seberang.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), integrasi data, serta pemanfaatan dana non-pemerintah untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kukar, Bapak M. Shafik Avicenna, bersama Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, M. Aidil, S.E., M.Si.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh seluruh pimpinan BAZNAS Kukar, yakni Wakil Ketua I Muhammad Zain, Wakil Ketua II Hj. Wiwik Anggranti, Wakil Ketua III Ahmad Zubaidi, dan Wakil Ketua IV Sarjono, serta jajaran Disperkim dan amil pelaksana BAZNAS Kukar.

Melalui PKS ini, kedua belah pihak bersepakat memperkuat kolaborasi dalam optimalisasi pengumpulan ZIS di lingkungan Disperkim, pertukaran dan integrasi data RTLH dengan data mustahik, verifikasi dan validasi lapangan secara bersama, hingga pelaksanaan program perbaikan rumah layak huni yang didanai dari dana zakat sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang berhak menerima.

Sinergi antara BAZNAS Kukar dan Disperkim juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAZNAS Kukar senantiasa berkomitmen mengelola dana zakat secara profesional dengan prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI, serta terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan demi menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.